Hasil Pansus Komisi A, Banyak Hal Urgent Harus Dibenahi

Kantor DPRK-Babussalam (WEB-Agara) : Pada jedah Sidang Paripurna terkait LKPJ Bupati Agara Tahun 2015, Jajaran DPRK Aceh Tenggara membentuk Tim Panitia Khusus (pansus) pada masing-masing Komisi di Dewan Kutacane.

Tiga hari berjalan tim pansus, Komisi A DPRK Agara, banyak menemukan hal dan persoalan yang urgent dibenahi serta diperbaiki secepatnya, khususnya yang berkenaan langsung dengan pelayanan ke masyarakat.

Demikian disampaikan salah satu anggota Komisi A DPRK Agara, Arnold Napitupulu, SH, kepada WEB-Agara, Rabu (18/5), saat ditemui di ruang kerjanya, dia menambahkan "jika tidak segera diperbaiki dikhawatirkan akan menjadi temuan pihak pemeriksa baik berasal dari Internal maupun pemeriksa dari External, kata Politisi Golkar ini.

Adapun persoalan-persoalan itu antara lain sambung Arnold, seperti perekaman KTP yang diminta jangan lagi dipusatkan ke Dinas Catatan Sipil Agara, yang seyogyanya bisa difokuskan ke Kecamatan, ujarnya.

Ini bertujuan, agar memberikan kemudahan bagi masyarakat kita dalam upaya membuat KTP, dan meringankan biaya dan koast yang diperlukan dalam perekaman KTP tersebut.

Selain itu, agar tidak mengganggu kegiatan dan aktivitas Dinas Capil Agara yang saya kira begitu banyak yang harus mereka kerjakan hal lainnya, guna meningkatkan pelayanan ke masyarakat, tandas Arnold.

Hal yang sama juga soal di BKPP Agara, terkait penerimaan dokter ptt, diisukan bahwa pihaknya ada melakukan pungutan, jelas hal itu tidak benar sama sekali, untuk itu harus dilakukan lebih terbuka lagi, jangan ada yang ditutupi, sebut Arnold mantan pegiat LSM di Agara ini.

Juga pada persoalan Kepala Desa dengan pihak pendamping desa, agar lebih pro aktif menjalin kerjasama dalam hal mengelola dana desa, jangan ada yang melebihi kapasitas dari tugas mereka, ini dimaksudkan agar tidak ada saling curiga mencurigai antara satu sama lainnya.

Terakhir terang Alumnus Fakultas Hukum ini, diminta kepada pihak Bahagian Aset di Dinas Keuangan Aceh Tenggara, agar lebih jeli, dan lebih teliti lagi guna menginventaris segala aset daerah baik itu yang bergerak maupun aset tidak bergerak, seperti soal tanah milik Pemkab, serta transportasi roda dua dan roda empat yang semua berplat merah wajib di data sebaik-baiknya, pungkas Arnold.(WA-03)

Teks foto :

1.     Foto insert Anggota Komisi A DPRK Agara, Arnold Napitupulu, SH, ketika dijepret Riki Hamdani//Kutacane-Aceh Tenggara.